Empat PNS Terancam Dipecat

Tebing Tinggi, Empat Lawang

dipecat

Ilustrasi (Net)

Empat orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Penkab) Empat Lawang, yang tersandung kasus korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Inchra) terancam diberhentikan dengan tidak hormat (dipecat).

Keempat PNS yang dimaksud yakni MA, MS, AY dan YY, dari keempat PNS tersebut, ada yang sedang menjalani hukuman dan ada yang sudah menjalani hukuman.

Informasi yang berhasil dihimpun Harian Silampari, kasus korupsi yang membelit keempat PNS ini, rinciannya MA dan MS, terlibat kasus korupsi di DPRD Empat Lawang. Sementara AY, terlibat kasus korupsi saat masih bekerja di Kabupaten Lahat. Dan YY, terlibat kasus korupsi cetak sawah di Kabupaten Empat Lawang.

Sekretaris daerah (Sekda) Empat Lawang, Drs Burhansyah saat dibincangi wartawan baru-baru ini membenarkan hal itu. Pemberhentian keempat PNS yang dimaksud dilakukan atas dasar surat dari Badan kepegawaian Nasional (BKN), namun prihal lengkap terkait pemberhentikan abdi negara ini, dia menyarakan para awak media menanyakan langsung ke BKD Empat Lawang.

“Data lengkapnya ada di BKD, silahkan tanya langsung saja kepada kepala badan,” ungkap Burhansyah.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Empat Lawang, Hamdan saat dijumpai di Ruang tugasnya, Kamis (22/10/2015) mengakui menerima surat dari BKN. Namun pemberhentian menurutnya masih dalam proses, karenanya pihaknya tidak mau gegabah apalagi sampai membuat keputusan yang kurang tepat.

Dikatakannya, saat ini dia sudah memerintahkan stafnya untuk melakukan koordinasi langsung ke BKN Regional VII bahkan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Pusat. Pasalnya masih banyak kepastian yang hendak dipertanyakan, misalnya pemberhentian ke empat PNS dilakukan sejak kapan dan apakah diperbolehkan pemberhentian pegawai ditanda tangani bupati aktif, baik itu PLH maupun PLT nanti.

“Inilah yang masih butuh kami koordinasikan, namun saya tegaskan pemberhentian dipastikan dilaksanakan sesuai surat BKN,” ujarnya.

Selanjutnya Hamdan menyampaikan, pemberhentian akan dilakukan Pemkab Empat Lawang berdasarkan surat dari BKN Regional 7 yang diketahu merujuk keputusan pengadilan negeri Kelas 1 A Palembang.

“Keempatnya diketahui telah melanggar pasal 87 ayat 4 huruf B, Undang undang Nomer 5 tahun 2014 tentang ASN. Kemudian pasal 9 huruf A Peratuaran Pemerintah Nomer 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomer 4 tahun 1966 pasal 8 tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara. Surat ini kami terima 15 oktober lalu,” paparnya. (HS-10)

______________________________________

Sumber : Harian Empat Lawang

Tentang mangoci4lawang

Mangoci4lawang Post adalah Kumpulan berita Empat Lawang yang diambil dari berbagai sumber media baik lokal ataupun Nasional ter-update setiap hari. Didalam menyampaikan mengutamakan kecepatan, ketepatan dan berimbang. Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. Terima Kasih telah mengunjungi kami...
Pos ini dipublikasikan di Hukum dan Kriminalitas, Korupsi Empat Lawang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s