Quari Kawasan Pulau Tujuh Dipertanyakan

Tebing Tinggi-20150613-01035

Quari di Kawasan Pulau Tujuh Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, terlihat sudah menggunakan alat berat jenis Eksavator. Hal ini mengancam keberadaan Kawasan Pulau Tujuh. Foto diabadikan Sabtu (23/6/2015).

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Puluhan orang Petani yang membuka lahan perkebunan di kawasan Pulau Tujuh, Desa Sugiwaras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang untuk menertibkan Tambang Galian C (Quari) di kawasan itu. Pasalnya aktivitas Quari yang sudah beroprasi selama kurang lebih 1 bulan itu mengancam keberadaan pulau-pulau yang sudah turun temurun dijadikan perkebunan warga. Mereka khawatir jika terjadi abrasi pada tujuh pulau yang ada di kawasan itu akibat pengerukan material galian c yang sudah menggunakan alat berat jenis eksavator.

Pantauan sejumlah Wartawan, Sabtu (13/6/2015) di lokasi, terlihat satu unit Eksavator sedang terparkir di kawasan Quari tersebut. Sementara 2 orang yang diyakini adalah karyawan sedang duduk santai, sementara material galian C menumpuk di pinggir Sungai Musi . “Saya hanya penjaga di sini sedangkan teman saya ini adalah operator becko, jadi kami tidak tau menau tentang soal ada izin atau tidaknya,” ungkap salahseorang Karyawan quari yang tidak mau menyebutkan namanya dan diiyakan oleh temannya dengan isyarat aggukan kepala.

Dari informasi yang dihimpin menyebutkan jika Quari ini merupakan pindahan aktivitas Quari yang ada di Dusun Lawangagung Desa Tanjungkupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi karena di kawasan itu akses jalan keluar masuk kendaraan sudah ditutup oleh pemilik tanah, sehingga aktivitas Quari dipindahkan ke kawasan Pulau Tujuh Desa Sugiwaras.

“Kami meminta pihak Pemkab Empat Lawang untuk menertibkan quari itu, jika memang sudah berizin mohon kiranya untuk ditinjau ulang dan jika belum ada izin segera dibawa ke ranah hukum karena aktivitas mereka sudah merusak lingkungan,” ucap Imron salahseorang Petani yang mendiami kawasan Pulau Tujuh.

Dikatakannya, keberadaan pulau-pulau yang ada di kawasaan itu sangat berarti bagi dirinya dan lebih kurang 40 orang petani lain, sebab tanah di kepulauan di tengah perairan sungai musi itu adalah tempat berkebun untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. “Jika ini habis tergerus sungai dampak dari quari itu bagaimana lagi kami berkebun sebab ini adalah satu-satunya kebun yang kami punya,” ungkapnya.

Lanjutnya, jika kawasan itu diyakininya adalah wilayah Desa Sugiwaras, sementara Ia pernah bertanya kepada Kades Sugiwaras jika Quari di kawasan Pulau Tujuh belum ada izinnya.

“Mereka (pemilik quari) sering berkata kepada kami jika mereka sudah mengantongi izin Bupati. Kalau izinnya dari Desa Tanjungkupang Baru, bearti ada yang salah sebab ini adalah wilayah Desa Sugiwaras. Saya pernah bertanya pada Pak Kades jika izin pemdesnya belum ada,” imbuhnya.

Dijumpai terpisah, Camat Tebing Tinggi Rahmad Riyandi melalui Sekretaris Kecamatan, Umar Hasan mengaku belum tau persis dengan Quari di Kawasan Pulau Tujuh. Pihaknya kata Umar akan berkoordinasi dengan pihak Dishutbuntamben untuk mengetahui jelas status Quari yang dimaksud, untuk itu pihaknya meminta kepada Masyarakat agar selalu menjaga kondusifitas agar permasalahan dapat cepat menemui jalan tengah.

“Kita koordinasikan dulu dengan pihak Dishutbuntamben, bagaimana status Quari yang dimaksud. kalaupun ada izin, saya sangat menyesalkan pihak Quari yang tidak memberikan arsip izin mereka kepada pihak Kecamatan, sehingga pihak kami tidak mengetahuinya,” terang Umar.

Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi (Hutbuntamben) Empat Lawang, Susyanto Tunut ketika dikonfirmasi via handphonenya, Minggu (14/6/2015) mengatakan, tidak dibenarkan pengusaha penambangan melakukan aktivitas pengerukan material golongan C yang melampaui batas izin operasi. Pihaknya, sendiri belum bisa memastikan penambangan galian golongan C sungai Musi wilayah Pulau Tujuh tersebut, karena baru mengetahui adanya aktivitas penambangan ini.

“Baru tahu inilah kalau ada aktivitas penambangan, memang dulu ada. Nanti kita krosscek dulu apakah ada atau tidak adanya izin operasinya. Lagi pula, kalaupun ada izin bila melampaui wilayah izin operasi sudah menyalahi aturan,” ungkapnya.

Susyanto menambahkan, untuk izin operasi, apalagi sekarang ini izin operasi dikeluarkan dari Pemprov, bukan lagi pemkab, tidak hanya melibatkan Dishutbuntamben, tetapi BLHD dan pemerintah setempat. Kalaupun sudah memiliki, namun aktivitas penambangan berdampak kerusakan lingkungan, maka izin operasinya bisa dicabut.

“Ya, kalau ada dampak kerusakan lingkungannya, walaupun ada izinnya bisa saja distop dan izin dicabut. Masyarakat juga hendaknya melapor kalau ada penambangan yang merusak lingkungan, karena tidak semua yang terjadi di lapangan bisa kita ketahui,” tandasnya. (HS-10)

_______________

Sumber  :  Harian Silampari

Tentang mangoci4lawang

Mangoci4lawang Post adalah Kumpulan berita Empat Lawang yang diambil dari berbagai sumber media baik lokal ataupun Nasional ter-update setiap hari. Didalam menyampaikan mengutamakan kecepatan, ketepatan dan berimbang. Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. Terima Kasih telah mengunjungi kami...
Pos ini dipublikasikan di Berita Empat Lawang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s