Mantan Kadispenda tak tahu kelebihan pengambilan gaji

PALEMBANG – Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Muhammad Daud selaku saksi mengakui tidak mengetahui terjadi kelebihan pengambilan dana gaji dan tunjangan anggota DPRD tahun anggaran 2011.

“Saya tidak tahu jika ada kelebihan, tapi yang jelas pagu anggarannya memang Rp6 miliar untuk gaji dan tunjangan pengawai DPRD Empat Lawang tahun anggaran 2011,” kata Muhammad Daud memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi Palembang, Kamis, dengan terdakwa bendahara DPRD Empat Lawang Meisi Susilawati.

Ia mengemukakan, sebagai kepala dinas hanya menandatangani berkas pencairan dana tersebut tanpa mengklarifikasi, mengingat telah tercantum tanda tangan berupa paraf dari beberapa bawahan.

“Saya meyakini jika sudah diparaf, artinya sudah diperiksa. Khusus masalah gaji ini selalu cepat saya tanda tangani karena menyadari jika terlambat satu hari saja bisa ribut,” ujarnya.

Pernyataan saksi yang seolah-olah berkeinginan melepaskan tanggung jawab itu langsung dicecar majelis hakim mengingat sebagai kepala dinas harus tetap menerapkan koordinasi, pengawasan, dan verifikasi atas pekerjaan para bawahan.

“Sebagai pejabat eselon II yang diharuskan mengelola kantor dengan baik sudah sepatutnya bertanggung jawab atas semua hal. Jika tidak memiliki kemampuan, bukankah negara memberikan wewenang untuk mengangkat pegawai untuk kebutuhan verifikasi dan lainnya. Jadi, tidak ada alasan untuk lepas tangan,” katanya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi itu, majelis hakim memutuskan persidangan dilanjutkan pada Selasa (3/9) dengan agenda yang sama.

Sementara, Jaksa penuntut umum (JPU) akan menghadirkan beberapa saksi pada pekan depan, di antaranya Sekretaris DPRD Muaz Ahmad yang saat ini berkas penyelidikan kasus dugaan korupsinya masih di Polda Sumsel.
Mantan bendahara DPRD Kabupaten Empat Lawan Meisi dijerat JPU Yunita dengan undang-undang pemberantasan korupsi diancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Kasus ini mulai mencuat, berawal dari keluhan sejumlah PNS di sekretariat DPRD dan anggota DPRD lantaran uang untuk keperluan reses, operasional, gaji dan uang jasa mereka tidak kunjung cair dengan alasan tak jelas.

Berdasarkan penyelidikan kepolisian terdapat kelebihan pengambilan dana ke bendahara pemerintah daerah setempat oleh DPRD Empat Lawang, dan penggunaan dana gaji di luar peruntukan. (Dolly Rosana)

——————————————

Sumber : Antara Sumsel

Iklan

Tentang mangoci4lawang

Mangoci4lawang Post adalah Kumpulan berita Empat Lawang yang diambil dari berbagai sumber media baik lokal ataupun Nasional ter-update setiap hari. Didalam menyampaikan mengutamakan kecepatan, ketepatan dan berimbang. Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. Terima Kasih telah mengunjungi kami...
Sampingan | Pos ini dipublikasikan di Korupsi Empat Lawang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s