Kepala anggaran DPRD ngaku tak difungsikan

PALEMBANG – Kepala Bidang Anggaran DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Hermansyah dalam keterangan sebagai saksi kasus korupsi dana gaji dan tunjangan pegawai dan anggota dewan menyatakan tidak difungsikan sebagaimana mestinya oleh sekretaris dan bendahara.

“Saya tidak difungsikan sebagaimana mestinya, karena terdakwa Meisi Susilawati (bendahara) langsung saja ke Sekretaris DPRD Muaz Ahmad,” kata Hermansyah dalam keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Damanik di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (20/8).

Ia mengemukakan, sempat meminta dipindahkan tugas sebanyak tiga kali karena merasa tidak difungsikan sebagaimana mestinya, namun ditolak secara tegas oleh Sekretaris DPRD Muaz Ahmad.

“Saat telah membuat surat permohonan hingga tiga kali dan yang ketiga benar-benar dimarahi dan dikatakan tidak boleh pindah,” katanya.

Sehingga, sejak menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran DPRD Kabupaten Empat Lawang hanya sebatas menangani pengeluaran tidak langsung seperti pembelian kebutuhan kantor, konsumsi dan lainnya.

Sementara, untuk pengeluaran lainnya menjadi wewenang penuh bendahara seperti pembayaran gaji, pembayaran biaya perjalanan dinas, dan lainnya.

“Diawal menjabat, saya sempat meminta kepada terdakwa untuk mendisposisikan surat menyurat mengenai pemberian gaji anggota dewan, tapi hingga kini tidak pernah diserahkkan,” ujarnya.

Dalam keterangannya, ia juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk kebutuhan gaji dan tunjangan anggota dewan telah mencukupi kebutuhan dengan pengalokasian Rp439 juta per bulan dari total Rp6,2 miliar sesuai pagu anggaran.

“Saya tahu ada kelebihan pengambilan uang ke bendahara daerah pada April 2012 setelah mendapatkan informasi berupa adanya temuan BPK di DPRD Kabupaten Empat Lawang. Jadi bukan sejak tahun 2011 telah mengetahui. Saya sempat bertanya kepada Meisi mengapa kelebihan dan dijawab bukan kelebihan tapi ada gaji dan tunjangan yang diambil tidak ada bukti pertanggungjawaban,” ujarnya.

Saksi pun menyarankan kepada terdakwa untuk membuat bukti baru dengan menemui anggota DPRD.

“Jika masalahnya begitu, saya menyatakan kepada terdakwa bersedia membantu dengan meminta kepada anggota DPRD membuat tanda tangan ulang saja. Tapi, setelah itu baru merebak kasus temuan berupa kelebihan pagu anggaran sebesar Rp3,6 miliar,” katanya.

Dalam keterangannya sebagai saksi juga terungkap bahwa Sekretaris DPRD Empat Lawang meminjam rekening pribadinya untuk menarik dan menyimpan uang.

“Saya dipanggil dan ditanyai apakah memiliki rekening, lantas saya katakan belum. Lalu disuruh membuka, tapi saya realisasikan pada tiga bulan kemudian yakni sekitar April 2010. Sama sekali tidak tahu bahwa pada akhirnya rekening itu digunakan untuk lalu lintas uang pribadi sekretaris dewan karena buku dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) juga diserahkan,” katanya.

Atas jawaban dari saksi itu, majelis hakim mempertanyakan alasan saksi bersedia memberikan rekening pribadi untuk keperluan orang lain, mengingat rawan untuk disalahgunakan untuk upaya pencucian uang.

“Seharusnya terdakwa hati-hati, dan tidak langsung percaya begitu saja. Apakah kalau disuruh masuk ke jurang, lantas mau saja,” kata Damanik.

Mantan bendahara DPRD Kabupaten Empat Lawan Meisi dijerat Jaksa penuntut umum Yunita dengan undang-undang pemberantasan korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara.

Kasus ini mulai mencuat, berawal dari keluhan sejumlah PNS di sekretariat DPRD dan anggota DPRD lantaran uang untuk keperluan reses, operasional, gaji dan uang jasa mereka tidak kunjung cair dengan alasan tak jelas. (Dolly Rosana)

——————————————

Sumber : Antara Sumsel

Iklan

Tentang mangoci4lawang

Mangoci4lawang Post adalah Kumpulan berita Empat Lawang yang diambil dari berbagai sumber media baik lokal ataupun Nasional ter-update setiap hari. Didalam menyampaikan mengutamakan kecepatan, ketepatan dan berimbang. Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. Terima Kasih telah mengunjungi kami...
Sampingan | Pos ini dipublikasikan di Korupsi Empat Lawang. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s