Korupsi Empat Lawang Dilimpahkan ke Kejati

PALEMBANG – Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan tanggung jawab APBD pegawai, pimpinan, dan anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2011 kemarin dilimpahkanke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel Irdham membenarkan bahwa berkas tersebut telah diterima pihaknya dari Polda Sumsel. “Kita sudah terima berkas dugaan korupsi atas tersangka MS (Mantan Bendahara Sekwa DPRD KabupatenEmpat Lawang) dan MA (PNS Kabupaten Empat Lawang),” ujar Idham di ruang kerjanya kemarin.

Berkas pelimpahan tahap pertama tersebut akan terlebih dahulu diteliti dan diperiksa.
Jika dinyatakan lengkap (P- 21), akan dilanjutkan pelimpahan tahap dua,yakni barang bukti dan tersangka. Namun, jika belum lengkap atau dinyatakan P-19, akan dikembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi.

Untuk tersangka MS,lanjut Irdham,dijerat dengan Pasal 2 ayat 1,Pasal 3, dan Pasal 8,UU No 31/1999 tentang Korupsi yang diubah dan ditambah UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara,tersangka MA dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, 8, dan 9 UU No 31/1999 tentang Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.“ Ancaman maksimalnya 20 tahun penjara,”kata dia.

Menurut Irdham, dugaan korupsi tersebut dilakukan dengan penarikan anggaran yang melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam APBD.
Berdasarkan data pemerintah setempat, pencairan dana hingga Desember2011, tercatat pengeluaran sebanyak Rp9 miliar, sedangkan anggaran yang ditetapkan yakni sebesar Rp6,2 miliar.

“Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp3,1 miliar,” ungkap dia seraya menambahkan, SPDP yang masuk ke pihaknya terhadap kasus ini pada 18 September 2012.

Sebelumnya pada hari yang sama,Kejati Sumsel juga telah melimpahkan berkas korupsi dengan No.reg.perk/pds-01/- ft.1/22013 atas nama tersangka Muhamad Dadang,53,ke Pengadilan Tipikor Palembang.

Tersangka Dadang yang merupakan warga Dusun I Perambahan Laut,RT 6, Desa Perambahan, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, tersebut diduga telah melakukan legalisasi atau menerbitkan surat pengakuan hak (SPH) sebanyak 124 lembar, sepanjang 2005–2008 di atas lahan usaha transmigrasi.
Seluruh SPH tersebut semuanya telah dilakukan pengoperan hak kepada PT Tunas Baru Lampung seharga Rp298 juta.

Akibat perbuatan tersangka, tanah milik negara menjadi berkurang seluas 248 hektare dan kerugian negara sebesar Rp298 juta.

“Berkasnya sudah kita terima dan akan dipelajari terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu, baru ditunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkaraini,” ujar Kepala Humas PN Palembang Posma P Nainggolan. ( Amarullah diansyah )

——————————————

Sumber : Koran Sindo

About these ads

Tentang mangoci4lawang

Mangoci4lawang Post adalah Kumpulan berita Empat Lawang yang diambil dari berbagai sumber media baik lokal ataupun Nasional ter-update setiap hari. Didalam menyampaikan mengutamakan kecepatan, ketepatan dan berimbang. Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. Terima Kasih telah mengunjungi kami...
Sampingan | Tulisan ini dipublikasikan di Korupsi Empat Lawang. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s