Komitmen Membangun Desa Dalam Menuju Indonesia Sejahtera

Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Dusun (KADUS) yang merupakan unsur Perangkat Desa dalam referensi pengalaman cukup dipandang sebelah mata oleh Pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Terlebih setelah Sekretaris Desa (SEKDES) yang juga merupakan unsur Perangkat Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), keberadaan Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Dusun (KADUS) seakan terlupakan, terutama dalam hal kesejahteraan dan pemberdayaan serta pembinaan terhadapnya. Jika ini terus terjadi, maka bersiaplah Desa tersebut untuk menjadi Desa tertinggal selamanya.

Tidak dapat dipungkiri, banyak Perangkat Desa lainnya yang sama sekali kurang memahami dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat, bahkan keberadaannya pun kadang terkesan hanya formalitas, sehingga pengelolaan serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab unsur penyelenggara Pemerintah Desa hanya sebatas Kepala Desa (KADES) dan Sekretaris Desa (SEKDES) saja.
Jadi tidaklah heran jika Kita melihat atau menjumpai Perangkat Desa yang tidak memahami dan atau dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya saling tumpang tindih antara Perangkat Desa yang satu dengan Perangkat Desa yang lainnya. Bahkan adapula Perangkat Desa lainnya yang bersikap acuh dan tidak peduli terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, karena Perangkat Desa tersebut merupakan TIM SUKSEK KADES saat pemilihan Kepala Desa, maka sebagai balas budi diberikan posisi jabatan Perangkat Desa walaupun tidak memiliki kapasitas dan keahlian dalam hal Pemerintahan serta administrasi desa dan tidak memiliki ijazah serta sudah lanjut usia. Tapi hal sebaliknya, tidak sedikit pula Perangkat Desa lainnya yang benar-benar mengelola dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan segala kemampuan yang ia miliki, walau perhatian Pemerintah terhadapnya sangatlah minim.
Adapula Kepala Desa yang dalam kepemimpinannya terlalu otoriter terhadap bawahannya, sehingga Perangkat Desanya yang merupakan bawahannya menjadi kurang kreatif dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya karena merasa selalu di dikte oleh Kepala Desanya. Hal ini pun menjadi penghambat dalam memajukan Desanya.

Hal tersebut sebenarnya berawal dari awal perekrutan personalia Pemerintah Desa yang masih terkendala oleh Undang-Undang dan Peraturan di bawahnya, di antaranya persyaratan pendidikan seorang calon Perangkat Desa. Walaupun telah disyaratkan dengan minimal pendidikan, tapi hal itu ikut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh persyaratan lain, sehingga untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan untuk menjadi personalia Pemerintah Desa, tidak terpenuhi. Tahap berikutnya adalah realita kurang intensifnya pemberdayaan SDM yang telah menjadi personalia Pemerintah Desa.

Pemerintah harusnya sadar bahwa saat ini Perangkat Desa telah hidup di era industri yang dengan cepat berubah-ubah, sehingga secara tidak langsung Perangkat Desa harus Perangkat Desa dituntut harus memahami dan mengikuti dunia saat ini dengan siap menjadi Perangkat Desa yang lebih maju dan profesional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan sebagai pioner-pioner pembangunan di Desa. Sebagai Perangkat Desa yang dalam kesehariannya menghadapi masyarakat yang majemuk dengan berbagai watak, perilaku, latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan banyak lagi yang lainnya, tentu sangatlah sulit dan harus membutuhkan keterampilan serta pengetahuan untuk menghadapi dan melayani masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Ranah perjuangan PPDI yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat, tanpa harus meninggalkan kemakmuran Perangkat Desanya. Akan tetapi, berbagai macam himpitan dan intimidasi serta kesewenangan ternyata masih saja banyak yang dirasakan oleh Perangkat Desa di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan administrasi kepada Pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal.

Masa jabatan Perangkat Desa lainnya yang berakhir setiap 6 (enam) tahun yang mengakibatkan administrasi di Desa akan kembali pada NOL lagi atau awal lagi, juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan, karena selama ini Desa adalah ujung tombak dan unit terdepan dalam hal pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi kepada Pemerintah yang tentu semestinya harus menjaga tertib administrasi desa agar terus berkesinambungan dan berkelanjutan agar administrasi desa dapat tertata dengan baik menuju Desa yang maju, mandiri, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat yang juga harus ditopang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa dengan cara pembinaan dan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, serta evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang wajib di fasilitasi dan di danai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Camat.

Semoga keberadaan PPDI Provinsi Sumatera Selatan ini diharap Perangkat Desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pun dapat memberikan kontribusi lebih dengan terus meningkatkan pelanyanan kepada masyarakat dan selalu menjunjung tinggi loyalitas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan saling bahu membahu bersama masyarakat dan anggota yang bukan saja didasari atas panduan atau aturan Pemerintah saja, tetapi juga didasari pada nilai-nilai kekeluargaan, karena Desa dan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan.
Salam reformasi birokrasi desa…!

Sekedar pemikiran : Mengapa Kepala Dusun tidak harus melalui “pemilihan” :
(1). Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Urusan (Kaur) atau Kepala Seksi (Kasi) di Struktur Pemerintahan Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa (Kades) merupakan hak prerogatif Kades melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditembuskan ke Camat.
(2). Kadus adalah jabatan birokrasi desa, bukan jabatan politis seperti Kades yang memiliki pembantu di bawahnya secara struktural.
(3). Kadus walaupun memiliki wilayah, tetapi bukan penentu kebijakan anggaran dan tidak mengelola serta mempertanggungjawabkan anggaran seperti Kades. – Abdul Hamid

(Penulis adalah Pengurus provinsi PPDI Sumatera Selatan)
————————————————–

Sumber : http// http://www.ppdi.or.id/

Tentang mangoci4lawang

Mangoci4lawang Post adalah Kumpulan berita Empat Lawang yang diambil dari berbagai sumber media baik lokal ataupun Nasional ter-update setiap hari. Didalam menyampaikan mengutamakan kecepatan, ketepatan dan berimbang. Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut. Terima Kasih telah mengunjungi kami...
Tulisan ini dipublikasikan di Opini. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s