Forum Honorer K2 Bantah Pungli, Peran BKD Dipertanyakan

Tebing Tinggi, Empat Lawang- Forum honorer K2 membantah adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam kepengurusan kelengkapan berkas honorer K2 yang telah dinyatakan lulus.

Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Empat Lawang, Yordania mengungkapkan pihaknya memang mengakui mengumpulkan dana sebesar Rp 1,5 juta namun itu bukan untuk pungli namun untuk dana operasional forum honorer K2.

“Kita membentuk forum ini tentu ada AD/ART, ada pengeluarannya nah pengeluarannya itu sendiri kita ambil dari anggota,”ucap Yordania.

Lanjut Yordania, dana sebesar itu untuk pengurusan maupun pengawalan pemberkasan para honorer K2, bahkan kalau memang ada berkas yang tercecer pihak forum siap melakukan pengurusan tersebut.

Meski mereka menyadari tugas dan wewenang itu sendiri masih dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Empat lawang.

“Ya kita sadari itu kalau tugas untuk pengurusan honorer itu di BKD, tetapi kita ingin juga mengawal itu agar teman-teman segera jadi CPNS,”lanjut Yordania.

Sementara itu Ketua LSM ICW4L Kabupaten Empat Lawang, Adiyasco Windo mengungkapkan meski itu untuk operasional Forum Honorer K2 Kabupaten Empat Lawang dana sebesar itu mesti dipertanyakan.

Apalagi forum itu sifatnya tempat perjuangan mereka untuk honorer, bukan untuk mengurus pemberkasan, tugas yang sebenarnya itu ada di tangan BKD.

“Sekarang kita pertanyakan kemana peran BKD untuk itu,”ucap Adiyasco Windo.

Apalagi ungkap Adiyasco Windo, pihak BKD sendiri memiliki dana tersendiri untuk perjalanan dinas, nah gunakan dana itu bukan meminta kepada forum.

“Kecuali forum itu diberi mandat orang BKD, tetapi itu susah juga,”ungkap Adiyasco Windo.
Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Empat Lawang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap honorer K2 yang sudah lulus melakukan tes beberapa waktu lalu.

Informasi yang dihimpun transaksi pungli dikoordinir oknum honorer K2 yang sudah disuruh oknum BKD untuk mengumpulkan dana Rp1,5 juta dari masing-masing honorer K2 yang jumlahnya sekitar 200 orang.

Pada Sabtu (27/9) transaksinya dilakukan di rumah oknum honorer K2 kawasan perumnas cross, Tebing Tinggi. Bahkan aksi mereka terendus aparat kepolisian, namun aparat terlambat ketika melakukan penggerbekan karena rumah oknum tersebut sudah sepi dan diduga uang pungli sudah diambil oknum BKD. (12)

——————————————

Sumber : Rakyat Empat Lawang

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Awas, Beredar Materai Palsu ?

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Warga Empat Lawang mesti waspada dan teliti menggunakan materai jenis 6000. Pasalnya, ada sejumlah oknum sengaja menjual bebas materai jenis itu, yang diduga palsu. Biasanya, pelaku menjual lebih murah dikisaran harga Rp 4 ribu- Rp 5 ribu per lembar.

Pengalaman pahit pernah dirasakan Lenggang Alam (45), ia pernah tertipu membeli materai palsu. Salah satu kontraktor di Empat Lawang ini mengaku, akibat tertipu menggunakan materai palsu, pencairan dana pekerjaannya tertunda.

Dalam kasus ini Lengang menyebut, baru mengetahui jika materai tersebut palsu ketika hendak minta tanda tanggan ke pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) Empat Lawang, beberapa minggu yang lalu. Namun Dinas PU CK, tidak mau menandatangani karena setelah diteliti materai tersebut palsu.

Sepintas sebut Lenggang, materai palsu tersebut sama persis dengan yang asli. Materai palsu yang sempat ia beli tersebut jelas Lenggang juga ada hologram pengaman di tulisan DJP. Tetapi hologram tersebut jika yang asli, akan berubah warna jika dilihat dari sisi yang berbeda sedangkan yang palsu tidak bisa berubah warna.

“Saya nitip dengan teman beli materai itu. Belinya dengan agen, namanya panggilannya LK di Talang Padang. Harganya lebih murah yakni Rp 5 ribu per lembar, sehingga saya beli sebanyak 30 lembar. Saya sebenarnya sudah curiga, karena harga materai berkisar Rp6 ribu-Rp 7 ribu perlembar,” aku Lenggang.

Akibat menggunakan materai palsu itu, proses pencairan dana tertunda ditambah lagi sebagian surat-surat yang sudah dan menggunakan materai itu harus dirombak semua menggunakan materai asli.

“Banyak kontraktor yang tertipu, yang jelas kami sebagai kontraktor dirugikan. Kami berharap dispenda berhati-hati melakukan pencairannya berikutnya,” ujarnya seraya menyebut kejadian itu sudah dilaporkannya secara lisan ke Kepolisian Resort (Polres ) Empat Lawang. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Dua yang Ditangkap Pada Penggerebekan Bandar Narkoba Dilepas

Tebing Tinggi, Empat Lawang -Kepolisian Resort (Polres) Empatlawang akhirnya melepas dua dari empat warga yang ditangkap pada penggerebekan bandar narkoba, Rabu (24/9/2014) lalu.
Kedua warga tersebut yakni Muslim Humaidi mantan Kades Pajarmenang, Kecamatan Muarapinang dan Irzan Heri.

Kapolres Empatlawang, AKBP M Ridwan SIk melalui Kasat Narkoba, AKP A Darmawan mengatakan, kedua warga ini dilepas, Sabtu (27/9/2014) lalu dikarenakan keduanya tidak terbukti terlibat. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan, keduanya dipersilahkan pulang.

“Saat penggerebekan itu, keduanya berada di situ karena mengurus masalah kebun. Sehingga, Muslim dan Irzan masih terperiksa, bukan tersangka. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, karena tak terbukti sehingga dilepas,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Empatlawang, jajaran Satres Narkoba dipimpin langsung Kasatres Narkoba, AKP A Darmawan berhasil mengamankan satu tersangka bandar narkoba jenis sabu-sabu, Syaifudin Zuhri alias Bodin (45) di kediamannya Desa Muarapinang Baru, Kecamatan Muarapinang, Rabu (24/9) sekitar pukul 14.00.

Tersangka merupakan oknum mantan kepala desa (Kades) setempat, bahkan salah seorang Caleg gagal dari salah satu partai pada Pileg April 2014 lalu.

Pada penggerebekan ini petugas berhasil mengamankan tiga orang lainnya yang diduga kaki tangan sekaligus pemakai yakni Heri alias Eng (48), warga Desa Gunungmeraksa Baru, Kecamatan Pendopo. Sedangkan, Muslim Humaidi mantan Kades Pajarmenang, Kecamatan Muarapinang dan Irzan Heri saat itu berada di rumah itu.
Pada penggeledahan rumah tersangka, petugas berhasil mendapati barang bukti paket sabu-sabu, yakni paket kecil Rp 200 ribu sebanyak 8 paket, paket 1/2 ji Rp 750 ribu sebanyak 1 paket dan paket Rp 500 ribu sebanyak 1 paket.

Selain itu, kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 2 buah bong, 7 buah pyrex, korek gas 5 buah, gunting 1 buah, beberapa pipet dan perangkat alat hisap lainnya, serta 2 unit handphone.

Dalam proses pemeriksaannya, kepolisian baru menetapkan dua tersangka yakni Syaifudin Zuhri sebagai bandar dan Heri sebagai pemakai. Mereka bisa dikenakan Pasal 112 ayat 1 tentang pengedaran Narkoba dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan minimal 4 tahun.

“Memang mereka saling lempar, Syaifudin juga tak mau mengakui dan itu memang hak tersangka untuk membela. Namun meskipun ini masuk displit, tapi ada barang bukti dan penunjuk yang mengarahkan kesitu.

Sementara tersangka mantan kades Syaifudin Zuhri yang mengakui pernah menjadi Caleg mengaku dirinya sebatas pemakai, bukan bandar. Hal ini juga baru ia lakukan karena ikut-ikutan.

“Saya cuma makai tidak menjual. Ya, baru inilah saya makai sabu-sabu,” kilahnya saat diwawancarai awak media. (wwk)

——————————————

Sumber : Sriwijaya Post

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

2015, RSUD Empat Lawang Operasional

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Tak lama lagi, masyarakat di Kabupaten Empat Lawang tak perlu lagi ke Lahat atau Pagaralam guna mendapatkan perawatan kesehatan. Itu karena Empat Lawang bakal segera memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sendiri.

Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA) optimis mulai 2015, RSUD tersebut sudah operasional. Keyakinan itu didasari hasil peninjauan pembangunan RSUD di Jalan Poros HM Noerdin Panji, yang kini sudah mencapai 70 persen.

RSUD Empat Lawang sendiri, dibangun dengan sistem anggaran tahun jamak bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dengan anggaran senilai Rp 100 Miliar. “Di 2013, kita dapat bantuan Rp 15 miliar. Nah di tahun kedua, kita anggarkan Rp 60 Miliar di APBD Empat Lawang,” kata HBA yang dibincangi disela-sela meninjau RSUD Empat Lawang, Selasa (30/9).

Namun kata HBA, pelayanan di RSUD Empat Lawang tersebut akan maksimal baru pada 2016. Sebab jelas HBA, meskipun progres pencapaian akhir kontrak tinggal tiga bulan lagi, atau awal 2015 sudah rampung namun diperlukan persiapan dan pelengkapan fasilitas lain seperti interior, meubeler dan alat kesehatan.

Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus dipersiapkan matang. Barulah nanti pelayanan maksimal, bisa dilakukan ke masyarakat. “Intinya kita berupaya secepatnya, karena bidang kesehatan termasuk dalam visi dan misi utama Empat Lawang Emass nan Gemilang,” sebutnya.

HBA menambahkan, bentuk bangunan RSUD Empat Lawang berbeda dengan bangunan perkantoran lainnya. RSUD ini jelasnya, bakal memiliki fasilitas termegah dan terlengkap jika dibandingkan dengan perkantoran lainnya di Empat Lawang. Apalagi sebut HBA, konsep pembangunannya mengedepankan seni dan keindahan ditambah letak geografis bangunan RSUD yang berada di dataran tinggi dan bisa terlihat dari kejauhan.

Ia juga menerangkan, hasil dari tinjauannya saat gedung utama RSUD hampir rampung. Nantinya gedung utama itu akan diperuntukkan bagi kantor administrasi, Unit Gawat Darurat (UGD) dan ruang pasien rawat inap.

Selain itu ada perumahan untuk dokter dua unit, serta beberapa bangunan fasilitas lainnya seperti ruang alat kesehatan. “Sudah dicek betul sistem kerjanya, mereka lembur siang dan malam. Sehingga saya yakin, akan rampung sesuai jadwal dan masa kontrak kerja,” imbuhnya.

Ditanya mengenai konsep pelayanan kesehatan jemput bola sebut HBA, program itu akan mulai diterapkan tahun 2015. Namun karena rentang jauh antara kecamatan dan ibukota, makanya akan dibagi dalam tiga zona.

Antara lain zona satu Kecamatan Tebing Tinggi, Saling dan Talang Padang. Zona kedua, Kecamatan Ulu Musi, Paiker dan Sikap Dalam. Terakhir zona ketiga untuk Kecamatan Pendopo Induk dan Pendopo Barat, Muara Pinang dan Lintang Kanan. “Jika RSUD sudah ada, kita akan langsung meminta semua kekurangan baik alat kesehatan dan SDM nya ke pusat,” bebernya.

Bagaimana dengan gedung RSUD lama di Desa Terusan Baru, Kecamatan Tebing Tinggi ? HBA mengaku, saat ini masih mengunggu proses hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).
Jika telah dihibahkan, bangunan tersebut akan dijadikan fasilitas pendidikan berupa Akademi Keperawatan (Akper) dan Akademi Kebidanan (Akbid). Jika memungkinkan, juga akan di manfaatkan sebagai fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan (SKM).

“Yang jelas bangunan RSUD Terusan itu cocok dialih fungsikan untuk pendidikan, ya itu tadi bisa Akper, Akbid atau SMK diperluas. Kita tunggu dulu proses hibah dari Pemprov Sumsel,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Ribuan Massa Blokir Jalintengsum, Tuntut Kikim Area Jadi DOB

Kikim Timur, Lahat – Ribuan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Kikim Area (GeMKA) melakukan unjukrasa menuntut segera menjadikan Kikim Area menjadi daerah otonomi baru (DOB) terpisah dari Kabupaten Lahat, Jumat (26/9) sejak pukul 09.00 hingga pukul 17.30.

Unjukrasa yang dipusatkan di sekitaran halaman kantor camat Kikim Timur, tepatnya Desa Bungamas ini juga diikuti aksi pemblokiran Jalinsum dengan merintangkan batu besar, pohon dan sejumlah spanduk, serta aksi bakar ban ini, akibatnya arus lalulintas dari kedua arah jalan baik yang ke arah Empat Lawang maupun ke Kota Lahat lumpuh total.

Hingga sore aksi massapun kian memanas, selain berorasi menyampaikan tuntutan juga melakukan pembakaran ban di tengah jalan, merintangi jalan dengan tumpukan batu, bahkan diantaranya sengaja membawa mesin pemotong kayu (chinesaw) menebang pohon-pohon besar di sekitaran jalan untuk merintangi jalan sambil membentangan spanduk yang berisi tuntutan, diantaranya “Sahkan Kikim Area Menjadi Kabupaten Sekarang Juga” ada juga yang berisi “Pemekaran Kab Kikim Area Harga Mati”, aksi ini menyebabkan jalan nasional antar provinsi ini tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali.

Koordinator aksi, Hendro Setiawan ketika dibincangi awak media di sela-sela aksi menyampaikan, ini aksi ujuk rasa masyarakat Kikim Area menuntut untuk menyetujui pemekaran Kikim Area dan memintah Komisi II DPR RI agar segerah mengesahkan pemekaran itu pada pembahasan 29 September mendatang.

“Kami tunggu kejelasan dari pihak pemerintah untuk pemekaran kabupaten baru ini, kami tidak akan stop sampai disahkan. Besok (Sabtu,27/9/2014 – red) sebagian berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke kantor
DPR-RI,” ujarnya.

Hingga Jum’at sore (17.00 WIB) akhirnya Wakil Bupati Lahat, Marwan Mansyur menemui para pengunjuk rasa yang masih memblokir Jalinsum. Dalam kesempatan itu, Marwan menyampaikan bahwasannya pemerintah bersama DPRD Kabupaten Lahat bersama-sama telah mendorong perjuangan
masyarakat Kikim Area untuk menjadikan daerah otonomi baru.
Disampaikannya, ini tinggal menunggu pengesahan komisi II DPR-RI, sehingga masyrakat untuk tenang dengan tidak berbuat anarkis.

“Saya mewakili pemerintah minta agar tetap kondusif, jaga keamanan, serta kalau bisa Saya mohon untuk membuka blokir jalan, karena ini jalan negara. Diharapkan agar warga meredam dan menghentikan, karena aspirasi warga sudah didengar berbagai pihak,” ungkapnya.

Sementara, salah satu perwakilan masyarakat, Ipi Cawang yang menyampaikan aspirasinya mengatakan, hal ini merupakan momentumnya, karena perjuangan masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Kikim Area sudah berjalan 9 hingga menginjak 10 tahun yang belum membuahkan hasil.

“Kita sepakat untuk tidak menghentikan aksi ini sampai disahkannya menjadi Kabupaten Kikim Area oleh DPR-RI,” ujarnya disambut sorakan pengunjukrasa yang menyatakan kata sepakat.

Sempat terjadi debat yang cukup alot, namun akhirnya warga sepakat membuka pemblokiran pukul 17.30 WIB. Dengan asumsi hingga 29 September ini. Bila tidak kunjung disahkan, maka masyarakat akan kembali turun
ke jalan melakukan pemblokiran.

“Bila perlu jembatan kami potong, tidak ada yang boleh lewat, karena ini tanah kami. Biarlah kami buat kabupaten sendiri, bila aspirasi kami tidak didengar oleh perwakilan rakyat di pusat,” ujarnya yang kembali disambut seruan para pengunjuk rasa. (021)

——————————————

Sampingan | Posted on by | Tinggalkan komentar

Pencuri Penroll KA Tertangkap Saat Beraksi

Saling, Empat Lawang – Leswan (27), warga Sukakaya, Kecamatan Saling Kabupaten Empat Lawang tidak bisa mengelak ketika tertangkap tangan oleh Jajaran kepolisian resort (Polres) Empat Lawang, Kamis (25/9) malam sekitar pukul 21.00 WIB tengah membawa besi pengklam (pen roll) rel Kereta Api (KA) hasil pencurian.

Tersangka yang diciduk bersama barang bukti penroll sebanyak enam karung kecil dan satu buah palu besar ke Mapolres Empat Lawang untuk dimintah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di hadapan petugas dan awak media, Jumat (26/9) tersangka mengaku, dirinya hanya bertugas sebagai pengangkut hasil curian itu dari tempat persembunyian wilayah hutan Desa Sukakaya ke pinggir jalan untuk dijual. Dari jasa pengangkutan itu, dirinya menerima uang yang tak ditentukan.

“Saya baru dua kali mengangkut, yang pertama cuma dikasih Rp 36 ribu, namun yang kedua ini belum menerima uang sudah keburu tertangkap,” kilahnya.

Menurut Dia, yang bertindak sebagai pencuri pen roll tersebut, yakni Soh dan Hil yang sekarang masih DPO. Mereka biasanya beraksi di sepanjang rel KA Tebing Tinggi – Lubuk Linggau, yakni di lokasi Desa Sukakaya dan Tabah Kebon. Dirinya sendiri membawa hasil pencurian bila sudah diminta oleh So dan He.

“Saya tidak tau waktu mereka beraksi, karena saya mengangkut bila barangnya sudah ada dan saya baru dua kali, yang pertama sekitar 4 hari lalu,” katanya.

Kapolres Empatlawang, AKBP M Ridwan SIk didampingi Kasatreskrim, AKP Nanang Supriyatna membenarkan jajaran Polres Empat Lawang telah mengungkap sindikat pencurian pen roll rel KA setelah mendapat laporan dari pihak PT KAI.

Disampaikannya kepolisian sebelumnya telah menerima empat laporan kepolisian (LP) atas terjadinya pencurian pen roll, yakni pada laporan pertama sebanyak 700 buah, kedua 1.200 buah, ketiga 303 buah dan keempat 493.

“Kita sudah menangkap salah satu tersangka, Leswan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Ini sudah masuk kategori pencurian dengan pemberatan (Curat), karena akibat yang ditimbulkan sangat fatal, bisa menyebabkan KA anjlok bahkan terbalik hingga menyebabkan ratusan korban jiwa,” ungkapnya.

Dari hasil pengembangan penyelidikan, identitas pelaku diketahui yakni inisial Soh, Her dan Hil. Selain itu, oknum kadus diduga selaku penyuruh sekaligus penadah. Keempatnya masuk DPO dan akan terus dikejar.

“Kita sudah melakukan penggerebekan kediaman oknum kadus, namun tak membuahkan hasil. Hasil pencurian ini diduga dijual ke Muarakelingi, Kabupaten Musirawas,” ungkapnya. (021)

——————————————

Sampingan | Posted on by | Tinggalkan komentar

Mangkir Deadline, Mobil Dinas Dewan Ditarik Paksa !

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri memberikan deadline, pengembalian mobil dinas (Mobnas) DPRD Empat Lawang paling lambat 30 September mendatang. Jika mangkir hingga batas itu, pemkab Empat Lawang bakal melakukan penarikan paksa, terutama mobnas yang masih digunakan mantan anggota dewan periode 2009-2014.

“Deadline 30 September, saya minta mobnas sudah dikembalikan,” tegas HBA memastikan, kemarin (25/9) agar Sekwan segera membuat surat peringatan ke masing-masing pemegang kendaraan dinas tersebut.

Menurut HBA, mobnas DPRD adalah inventaris milik Pemkab Empat Lawang, sudah kewajiban bagi pemegangnya untuk bertanggungjawab dan se segera mungkin menggembalikan jika diminta. Nah, tenggang waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup. Bahkan, pelantikan anggota DPRD Periode 2014-2019 pun sudah berlangsung satu bulan lalu.

“Nanti silahkan Sat Pol PP dan pihak terkait lainnya, saling membantu penarikan paksa mobnas tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Empat Lawang, Mulyadi Marik melalui Kabag Umum Tarmizi membenarkan bahwa hari ini (kemarin, red) akan melayangkan surat ultimatum terakhir kepada pemegang mobil yang belum mengembalikannya ke sekretariat.

“Sesuai dengan instruksi bupati, deadline diberikan hingga 30 September mendatang. Kami masih berharap, ada niat baik dari mantan anggota dewan dan anggota dewan yang duduk lagi mejadi wakil rakyat, untuk segera mengembalikannya,” kata Tarmizi.

Informasi dihimpun menyebutkan, dari 17 kendaraan dinas yang ada di sekretariat DPRD Empat Lawang, baru 10 mobnas sudah dikembalikan. Sementara itu ada tujuh mobnas lainnya, hingga saat ini belum tahu rimbanya. Beberapa mobnas yang sudah ditarik atau dikembalikan ke sekretariat DPRD Empat Lawang, dalam kondisi rusak parah.

Seperti kaca pecah, bodi penyok hingga kerusakan paling parah atau mati total.

Adapun mobnas yang saat ini belum dikembalikan, diantaranya jenis Avanza BG 2025 SZ, yang sebelumnya dipakai oleh mantan ketua BK Fadil Said.
Kemudian Avanza BG 2024 SZ, yang digunakan oleh mantan Ketua Komisi I, Fahruruzam. Mobil lainnya jenis APV BG 2061 SZ, yang dipakai oleh mantan ketua Fraksi PAN, Tatang Haryanto. Kemudian Avanza BG 2011 SZ, yang dipegang oleh manta ketua komisi III, M Oktaviansyah.

Lalu mobil APV BG 2017 SZ, yang dipakai oleh manta ketua Fraksi G8, Syaiful Zahri. Mobil APV BG 2062 SZ, dipakai oleh mantan ketua Fraksi Golkar, Iskandar Harun. Terakhir mobil APV BG 2033 SZ, yang dipakai oleh mantan ketua Banleg, Atik. Tiga nama terakhir yaitu Syaiful Zahri, Iskandar Harun dan Atik, merupakan anggota dewan Empat Lawang yang duduk lagi menjadi wakil rakyat untuk periode lima tahun kedepan.

Sedangkan empat orang lainnya yaitu Fadil Said, Fahruruzam, Tatang Haryanto dan M Oktaviansyah tidak terpilih lagi menjadi wakil rakyat Empat Lawang. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar