Warga Dua Desa di Perbatasan Lahat-Empatlawang Nyaris Bentrok

Muara Pinang – Warga dua desa yang berada di wilayah Perbatasan Kecamatan Muarapayang KabupatenLahat dan Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empatlawang, nyaris saja bentrok, Jumat (19/7/2014) malam.
Insiden tersebut berawal dari aksi balap liar yang terjadi di jalan provinsi, dan membuat salah satu warga nyaris tertabrak.

Anggota Polsek Jarai dan Polsek Muara Pinang dibantu Koramil berhasil melerai dan mendamaikan, hingga tidak terjadi aksi anarkis susulan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa tersebut berawal dari tradisi jalan-jalan sore warga di perbatasan Lahat-Empatlawang. Warga dua desa yakni Desa Muara Payang Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat dan warga Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empatlawang, menjadikan jalan provinsi perbatasan daerah mereka sebagai tempat mengabiskan waktu berbuka puasa.

Namun meski berada di area perumahan penduduk dan lebih dekat dengan Desa Muara Payang, sejumlah pemuda dari Tanjung Tawang justru sering menjadikan jalan sebagai arena balap liar. Sehingga warga desa merasa risih, dan sempat menegur beberapa kali. Sebab suara bising knalpot sangat memekakan telinga, dan rawan terjadi kecelakaan. Tetapi peringatan tersebut tetap saja tidak diindahkan, sejak awal bulan Ramadhan lalu.

Puncaknya salah seorang warga Desa Muara Payang nyaris saja tertabrak, saat melintas di arena balap liar. Sehingga warga kembali memberikan peringatan kepada sekelompok pemuda dari desa Tanjung Tawang, agar menghentikan aktivitas memacu sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Namun justru membuat para pembalap liar tersinggung, dan mengajak warga berkelahi sambil mengeluarkan senjata tajam.

Warga Desa Muara Payang pun geram, dan beramai-ramai mendatangi kelompok pemuda asal Tanjung Tawang. Sehingga pembalap dadakan tersebut bergegas pergi, karena kalah jumlah. Namun beberapa jam kemudian mereka kembali lagi ke desa Muara Payang, dengan membawa puluhan rekannya. Rupanya mereka langsung pulang untuk meminta bantuan, agar bisa menuntut balas.

Para pemuda tersebut dengan beringas melempari sejumlah rumah warga Desa Muara Payang, dengan menggunakan batu. Hingga beberapa diantaranya mengalami kerusakan, serta kaca pecah berhamburan. Sehingga warga Desa Muara Payang dan desa tetangga di Kecamatan Muara Payang langsung keluar dan siaga, guna menuntut balas atas aksi tersebut. Sementera para pembalap liar sudah kembali ke desa mereka, dan berjaga di perbatasan.

Anggota Polsek Jarai serta Polsek Muara Pinang dibantu Koramil Jarai, segera mendatangi lokasi untuk mengantisipasi terjadi aksi bentrok susulan. Petugas lalu mendatangi kedua pihak untuk meredam amarah, dan mengupayakan perdamaian.

Dengan pendekatan kebeberapa tokoh adat dan tokoh agama, bentrol susulan tidak terjadi kembali.

“Jujur saja kami sangat terganggu. Pemuda dari Desa Tanjung Tawang sering balapan di daerah sini, ditegur malah mengajak berkelahi,” ujar Saryono Kadesa Muara Payang, Sabtu (19/7/2014).

KapolresLahat AKBP Budi Suryanto ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya insiden tersebut karena ada kesalapahaman, hingga ada warga yang berkelahi. Namun tidak sempat terjadi bentrok, karena anggotanya di lapangan langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi. Pihaknya juga sudah mengupayakan perdamaian antar warga di dua desa, agar situasi tetap kondusif.

“Sudah didamaikan, situasi aman kambali. Itu hanya salah paham saja,” ujar AKBP Budi Suryanto. (iko)

——————————————

Sumber : Sriwijaya Post

Dipublikasi di Berita Empat Lawang

Bulan Ramadan, Oknum PNS Nyabu

Tebing Tinggi – Oknum PNS di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Pemkab Empat Lawang, tertangkap nyabu di bulan Ramadan.

Harun (35) digerebek di kamar kontrakannya, di Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebing Tinggi, Selasa (15/7) sekitar pukul 22.00 WIB, oleh aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Empat Lawang dan disaksikan aparatur pemerintah setempat.

Dari dalam saku jaketnya, polisi mendapati satu paket kecil serbuk putih diduga sabu-sabu (SS). Kepada polisi, Harun mengaku baru pertama kali mengonsumsi SS, lantaran sedang banyak menghadapi masalah.
“Baru pertama kali inilah Pak, apes ketangkap polisi,” akunya.

Sementara Kapolres Empat Lawang AKBP M Ridwan SIk, melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Darmawan, mengatakan dari hasil penyelidikan, Harun memesan SS dari seseorang pada sore hari sebelum penangkapan. Transaksi dilakukan di Jembatan Kuning, untuk dua paket diduga SS.

“Satu paket sudah digunakan dengan temannya pada sore hari itulah, satu paket lagi belum karena HN (Harun, red) merasa paket sabu itu palsu. Sebab setelah dipakai warnanya hitam,” kata Darmawan. Untuk itu, barang bukti yang disita itu akan diperiksakan ke Labforensik Polri cabang Palembang di Mapolda Sumsel. Jika terbukti narkoba, Harun dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 127 UU No.35/2009 tentang Narkotika. (idi/air/ce2)

——————————————

Sumber : Sumatera Ekspres

Dipublikasi di Hukum dan Kriminalitas

Pejabat Diizinkan Bawa Mobnas

Tebing Tinggi – Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), tidak melarang pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang membawa mobil dinas (mobnas) untuk dibawa mudik saat lebaran.

Namun, semua resikonya dan bahan bakar yang digunakan untuk kepentingan pribadi harus ditanggung oleh masing-masing pengguna mobnas tersebut.

“Selama ini juga tidak ada larangan, bagi PNS membawa mobnas keluar kota. Jadi kita perbolehkan, untuk dibawa jalan ke luar kota apalagi suasana lebaran,” kata HBA yang dibincangi usai silaturahmi Ramadhan, Jumat (18/7).

Namun jelas HBA, seandainya terjadi kecelakaan, kerusakan kendaraan dan sejenisnya maka otomatis menjadi beban pribadi masing-masing. “PNS bersangkutan harus bertangungjawab. Jangan sampai, ada kerusakan nanti dibebankan ke Pemkab Empat lawang,” terang HBA.

Namun tegasnya, jangan sampai mobnas itu dipakai oleh sanak saudaranya ataupun anak-anaknya, apalagi jika dibawa ugal-ugalan. Karenanya mobnas itu saran HBA, dibawa seperlunya saja. Misalnya, untuk bersilaturahmi dengan sanak dan keluarga.

Ia juga menyebut, kenapa memberi izin pejabat membawa mobnas untuk mudik lebaran disebabkan ada juga pejabat yang belum memiliki kendaraan pribadi. Sehingga sangat perlu menggunakan mobil yang dipakainya.

“Tetapi jangan sampai dipinjamkan. Karena biasanya yang meminjam, tidak merawat mobil itu. Selain itu, menjaga kewibawaan statusnya. Ini pernah terjadi, ada mobnas pejabat yang dibawa stafnya,” ungkap HBA.

Mobnas juga diperbolehkan dibawa mudik sebab terang HBA, untuk memudahkan dalam mobilitas. Sehingga tidak ada alasan juga bagi pejabat, yang terlambat masuk kerja usai cuti lebaran. “Ya, kita berharap pasca libur lebaran langsung pulang dan kembali beraktifitas sebagai abdi negara,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang

Kinerja Kejari Dipertanyakan

Tebing Tinggi – Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, menuai sorotan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang anti korupsi. Pasalnya, beberapa tahun sejak berdirinya Kajari, belum ada satupun kasus korupsi di Empat Lawang naik ke meja hijau.

Ketua LSM Revolusioner Kabupaten Empat Lawang, Achmad Zarkasih menyebut, bukan rahasia umum jika tindak pidana korupsi di Empat Lawang ada. Semua itu sudah jelasnya, dilaporkan oleh berbagai LSM ke Kejari Tebing Tinggi namun tak satupun kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Ia menduga ada permainan oknum kajari dengan para terlapor. “Dalam setahun setelah Kejari berdiri, tidak ada kasus korupsi yang naik ke pengadilan. Kami menduga jangan-jangan ada main, antara terlapor dengan oknum di Kejari,” ungkap Zarkasih, Rabu (16/7).

Wajar terangnya, jika para aktivis anti korupsi di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati mempertanyakan kinerja aparat kejaksaan. Karena sudah setahun sejak dinaikan status dari Kacabjari menjadi Kejari Tebing Tinggi, belum satupun menuntaskan kasus korupsi.

“Ini kemuduran kinerja para penegak hukum di Kejari, dibanding saat masih berstatus Kacabjari dulu,” jelasnya.

Kalau Polres ? sebut Zarkasih, wajar jika belum menuntaskan satupun kasus korupsi di Empat Lawang. Sebab Polres Empat Lawang, belum memiliki tim ahli mumpuni di Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal senada dikatakan Ketua LSM LIPPAN-RI Kabupaten Empat Lawang, Muhar Sosiba. Ia juga mempertanyakan lambannya penangan kasus korupsi di Empat Lawang, selama ini. Padahal sebutnya banyak kasus korupsi yang sudah dilaporkan.

Namun sebutnya, penyidikannya cenderung jalan ditempat. Bahkan ada yang tidak ada kabarnya, sama sekali. “Ya, ada banyak kasus korupsi namun semua terkesan jalan ditempat. Wajar saja jika masyarakat anti korupsi di kabupaten ini, tidak percaya lagi dengan Kejari,” imbuhnya.

Kajari Tebing Tinggi, Azwad Z Hakim melalui Kasub Intel, Erik Aryadi saat dikonfirmasi membantah jika pihaknya, tidak konsen memberantas korupsi di Empat Lawang. Ia menyebut, ada sejumlah kasus korupsi di Empat Lawang yang kini dalam proses penyidikan.

Erik mengatakan, pihaknya tidak akan gegabah untuk melimpahkan sebuah kasus ke pengadilan. Karena jika sebuah kasus sudah naik ke pengadilan, tentu yang diharapkan pihak kejaksaan harus menang dalam artian tersangka tidak lepas dari jerat hukum, karena alat bukti yang dipunyai sangat kuat.

Erik juga membantah, jika Kejari mengabaikan semua laporan yang masuk. Bahkan Kejari menurutnya sangat berterima kasih dengan elemen masyarakat, yang telah pro aktif bersama-sama kejaksaan untuk memberantas korupsi.

“Bukannya tidak naik, semuanya butuh proses. Tidak bisa kita gegabah, memaksakan suatu kasus korupsi untuk disidangkan sedangkan alat buktinya kurang. Target kita jelas, jika sudah masuk ke persidangan, kita harus menang dalam artian kita harus berhasil membuktikan sebuah kasus di pengadilan,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang

Jika Petugas Nakal, Lapor ke PLN

Tebing Tinggi – Muncul dugaan oknum petugas PLN kerap melakukan pungutan liar (pungli), dalam pemasangan ampere listrik bagi pelanggan baru, mendapat tanggapan serius manajemen PT PLN Cab Lahat Rayon Tebing Tinggi.

“Kalau ada petugas PLN nakal, silahkan lapor ke PLN !. Sejauh ini hasil investigasi belum ada pembuktian terkait masalah tersebut,” tegas Kepala PLN Rayon Tebing Tinggi Wisnu, melalui supervisor Randi, kemarin.

Diakuinya, dugaan disampaikan masyarakat melalui LSM beberapa waktu lalu belum ada bukti. Managemen PLN sudah melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi terhadap jajaran petugas dilapangan. Hasilnya, tidak ada petugas PLN Tebing Tinggi melakukan Pungli penyambunga listrik baru, dengan biaya mencapai Rp 5 juta yang ditudingkan.

“Kita klarifikasi dan mengumpulkan informasi, bahwa tidak ada oknum petugas PLN Tebing Tinggi melakukan pungli,” jelas Randi seraya berharap masyarakat dan pihak-pihak lainnya bisa bekerjasama dengan PLN Tebing Tinggi, agar segera melaporkan ke PLN jika ada oknum-oknum yang mengaku dari PLN Tebing Tinggi melakukan pungli.

Namun, jika melaporkan harus disertai dengan bukti kuat, bukan hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut atau hanya isu saja. Sebagai jaminan, PLN bersedia merahasiakan identitas pelapor.

“Kalau ada bukti, tentu tidak akan segan diberikan sanksi,” katanya.

Kedepan sebutnya, mengantisipasi terjadinya pungli pada saat penyambungan aliran listrik baru, masyarakat bisa datang langsung ke kantor PLN Tebing Tinggi atau bisa langsung mendaftar ke nomor (0702) 123, dengan mempersiapkan persyaratan berupa KTP dan Rekening Listrik tetangga terdekat. “Proses tidak akan dipersulit jika administrasi lengkap, dipastikan tidak ada pungli apapun,” ucapnya.

Informasi sebelumnya, masyarakat Empat Lawang resah, menyusul ulah oknum petugas PT PLN WS2JB Cabang Lahat Ranting Tebing Tinggi diduga melakukan pungli, pemasangan ampermeter pelanggan baru.

Ironis, pemasangan tersebut melebihi angka telah ditetapkan dengan harga fantastis mencapai Rp 5 juta. Hal dimaksud adalah Temuan LSM Revolusioner perwakilan Empat Lawang, di beberapa desa.

“Kita menduga pungli dengan pembesaran biaya pemasangan listrik itu telah lama, tetapi beberapa bulan ini kita baru dapat buktinya. Kita telah menerima laporan dari warga,” ungkap perwakilan LSM Revolusioner, Emed.

LSM ini berharap, agar kejadian ini menjadi perhatian khusus bagi managemen PLN Tebing Tinggi. Apalagi sebut Emed, menyalahi keputusan Direksi PT.PLN No.225 K/010/DIR/2000 tanggal.5 Oktober 2000 tentang hukum disiplin terhadap pelanggaran tertentu.

Emed meminta manajemen PLN menindak tegas ulah oknum tersebut, sebab telah merugikan masyarakat itu sendiri. Bukan hanya itu, bisa jadi warga ogah memasang listrik gara-gara tarif pemasangan ampere meter baru terlalu tinggi. (Saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

THR Wajib Bagi Perusahaan

Tebing Tinggi – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja atau karyawan adalah kewajiban bagi perusahaan. Begitu juga di Empat Lawang, semua perusahaan harus membayar THR paling lambat H-7 Idul Fitri.
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Empat Lawang, Edison Jaya, kemarin.

Acuannya jelas, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 4 tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan-Perusahaan,” jelas Edison, Selasa (15/7).

Disebutkannya, di Empat Lawang ada sekitar 40 perusahaan sudah disampaikan surat edaran. Isinya himbauan agar perusahaan membayar THR, bagi karyawan dan pekerja sesuai ketentuan. Namun tidak menampik juga bahwa imbauan bukan paksaan bagi perusahaan dimaksud.

Ditambahkan Edison, ketentuan pemberian THR antara lain, diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau lebih. Jika pekerja telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan atau lebih diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji.

Bagi pekerja mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara propesional, yaitu masa kerja per 12 bulan dikali 1 bulan upah atau gaji.

Lanjutnya, perusahaan yang telah membuat kesepakatan bersama atau peraturan perusahaan,atau atau kebiasaan yang pernah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebulan gaji, maka THR yang disepakati tersebut yang diikuti. Terakhir pembayaraan THR wajib dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari, sebelum hari raya keagamaan.

Edison menegaskan, semua pengusaha wajib mematuhi jadwal membayarkan tunjangan hari raya (THR) harus sesuai dengan upah minimum disepakati. “Namanya wajib, ya harus dijalankan perusahaan. Tentu ada sanksi jika melanggar sesuai ketentuan dan Undang Undang berlaku,” tukasnya. (Saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Rp10 M untuk Terminal Tipe B


(Gambar Ilustrasi)

Tebing Tinggi – Pembangunan terminal tipe B di Jalan Lingkar Kecamatan Tebing Tinggi, dilanjutkan. Kendati sempat terhenti selama lima tahun, Dihubkominfo Sumsel menjanjikan, akan menganggarkan kembali dananya di 2015 mendatang.

“Kita sudah koordinasi ke Dishubkominfo Sumsel, Insya Allah akan dianggarkan Rp10 milyar,” kata Kepala Dishubkominfo Empat Lawang, H Choiri Badri ketika dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (15/7).

Dijelaskan Choiri, pembangunan dilaksanakan sesuai rancangan awal yaitu terminal tipe B, bentuk dan struktur bangunan sudah dirancang beberapa waktu lalu sudah diarsipkan sebagai acuan nantinya bagi kontraktor melaksanakan pembangunan terminal.

Selain bangunan terminal tipe B, pihaknya sedang memperjuangkan sarana dan prasarana penunjuk transportasi melalui dana provinsi ataupun dana dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau pun melalui kementerian lain.
Sambung Choiri Badri, sebagai orang baru di Dishubkominfo ia sudah mempunyai cita-cita yang besar untuk kemajuan transportasi Kabupaten Empat Lawang. Nantinya terang dia, penertiban tentang transportasi akan dilakukan melalui terminal.

Selain itu sebutnya, juga akan dibangun dermaga di Pulau EMASS. “Kita sudah rancang semuanya, dan akan kita laksanakan. Tentunya sesuai dengan arahan bupati,” imbuhnya.

Bersamaan terminal dan dermaga nantinya, akan dibangun Pulau EMASS sebagai pusat perekonomian di Tebing Tinggi. Transportasi air ini sangat penting ditengah keruwetan dan kemacetan, transportasi darat. “Sudah disiapkan DED nya oleh Dinas PU Bina Marga (BM) untuk dermaga,” bebernya.

Choiri Badri optimis, transportasi air itu bakal terlaksana, apalagi Sumsel dilintasi Sungai Musi yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. (Saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang