Pj. Kades Tilep Dana Bangub

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Diduga tidak adanya transparansi pada penerapan bantuan guburnur (Bangub) provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 ini, Penjabat Kepala Desa (PJ. Kades) Pancur Mas kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang , berinisial Pz disangkakan oleh warganya telah menilep bantuan desa yang bernilai total bantuan 100 juta rupiah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk membuktikan tudingan warga tersebut warga mengundang Pj. Kades beserta Perangkat desa untuk hadir dalam rapat di masjid desa itu yang digelar pada minggu (26/10/2014) yang lalu. Namun dugaan warga semakin menguat sebab dari jawaban Pj. Kades pada rapat tersebut, Ia berkilah jika penerapan Bangub sudah dipergunakan sebagaimana mestinya yakni pembelian kursi sebanyak 160 buah dan dua unit tenda. Namun dalam pelaporan rapat tersebut harga satuan kursi sebesar 100rb rupiah padahal menurut warga harga sebenarnya hanya 30rb rupiah. “ini yang aneh, warga biasa beli kursi plastik tidak sampai sebesar itu, paling tinggi harganya 30rb,” ucap Indi (36) salahseorang warga kepada awak media, Selasa (28/10/2014).

Namun saat ditanya kwitansi pembelian, Pj. Kades sambung Indi tidak dapat menjawab. Warga menduga Pz selaku kades telah dengan sengaja melakukan mark up pembelian barang.

Disampaikannya,permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi pada tahun ini saja, namun tahun sebelumnya hal serupa pernah terjadi. Makanya menurut Indi warga mulai resah dengan ulah oknum Pj. Kades ini yang hanya memperkaya diri sendiri.
Indi berharap jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang segera ambil tindakan mengenai permasalahan ini sebelum warga berontak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. “apalagi jika melihat oknum Pj. Kades itu meski tidak bekerja apa-apa semenjak jadi kades sudah bangun rumah dan beli mobil, sementara bantuan yang digembar-gemborkan tidak pernah dinikmati masyarakat,” harapnya.

Senada dengan itu, Aan (38) warga lainya menyatakan, jika permasalahan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Camat Tebing Tinggi, malah untuk menguatkan laporan, masyarakat telah mengumpulkan tandatangan, namun hingga kini tidak ada respon dari Camat.

“disinilah kebingunagan kami, hendak mengadu kemana lagi, mudah-mudahan dengan dimediakan seperti ini ada tindak lanjut dari Pemkab,” cetusnya.

Sambung Aan, bagi dirinya dan masyarakat desa Pancur Mas, siapapun kadesnya tidak ada masalah asal orang tersebut berkomitmen membangun desa, tidak seperti ini yang cuma mengejar keuntungan dan mengejar kekayaan pribadi. “kita tidak masalah siapapun kadesnya, tetapi yang harus punya komitmen membangun, bukan yang seperti ini, ada bantuan tidak dimusyawarakan, padahal banyak keluhan warga, ya ini salahsatunya MCK yang belum tersedia,” sebutnya. (ozi)

——————————————

Sumber : Radar Nusantara

Dipublikasi di Korupsi Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Dua PNS di Empat Lawang Tertangkap Saat Pesta Sabu

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Ironis, setelah heboh dengan kasus ladang ganja tersebar di wilayah Empat Lawang. Kini dua pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Empat Lawang diciduk aparat kepolisian. Kedua abdi negara tersebut, digerbek tim Satuan Narkoba Polres Empat Lawang ketika sedang berpesta narkoba jenis sabu-sabu, di perumahan Griya Tebing Pratama, Selasa (28/10) sekitar pukul 00.30 WIB.

Informasi dihimpun menyebutkan, kedua PNS tersebut yaitu Andi Utama (41) warga Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo, merupakan PNS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selanjutnya Prayuda alias Uja (34) warga Perum Griya Tebing Pratama, Kecamatan Tebing Tinggi, diketahui sebagai PNS di Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan Energi (Dishutbuntamben) Empat Lawang.

Selain mereka, tiga orang temannya juga diringkus aparat saat penggerebakan di kontrakan Andi dan Prayuda di Perum Griya Tebing Pratama. Ketiganya yaitu Joni Julkifli (38), warga Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, M Pahlon (35), warga Jalan Jati, Kecamatan Pendopo dan ABG berusia 18 tahun diduga warga setempat.

“Di TKP ada lima orang, namun yang positif menggunakan narkotika empat orang. Sementara yang satu lagi dijadikan saksi,” kata Kasat Narkoba Polres Empat Lawang, AKP A Darmawan melalui Kanit Lidik I, Ipda Regan Sukma, kemarin.

Diejaskan Regan, informasi adanya pesta narkoba di rumah PNS itu ia dapat dari warga lalu dilaporkannya ke Kasat Narkoba Polres Empat Lawang. Selanjutnya kasat memerintahkan anggotanya untuk melakukan penggerebekan. Alhasil saat digerbek para pelaku sedang pesta sabu-sabu. Barang bukti (BB) yang ditemukan, satu paket sedang sabu-sabu, alat hisap sabu (bong), dua korek api gas dan kotak rokok tempat menyimpan peralatan sabu.

“Keempat tersangka sudah kami amankan berikut BB. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dari mana asal sabu yang mereka pakai tersebut. Keempat tersangka dikenakan pasal 112 UU No.35/2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 12 tahun penjara,” tukasnya.

Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA) yang mendapatkan informasi itu dibuat berang. HBA mengaku malu dan kecewa dengan ulah PNS tersebut, apalagi perbuatan tak terpuji itu justru dilakukan bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda. “Kita kecewa, padahal sudah ditekankan agar pemuda di Empat Lawang menjauhi bahaya narkoba,” sesal HBA yang dibincangi usai peringatan Hari Sumpah Pemuda, kemarin.

Tak hanya HBA, Sekda Empat Lawang, H Burhansyah menyayangkan ulah kedua PNS tersebut. Ulah kedua abdi negara itu terangnya, tak patut dicontoh oleh PNS lainnya. Keduany sebut Burhansyah, sudah mencoreng nama baik Pemkab Empat Lawang apalagi sebelumnya juga ada PNS yang tertangkap menggunakan narkoba.

Terkait sanksi kata Burhansyah, pemkab masih menunggu keputusan pengadilan. Jika keduanya nanti di pengadilan terbukti bersalah dan di vonis dengan pidana penjara lebih dari empat tahun, maka status keduanya sebagai PNS akan dicopot atau dipecat. “Kita lihatlah nanti, sementara proses hukumnya biarkan berjalan,” tegasnya.

Kejadian ini terang Burhansyah, harus menjadi pelajaran semua PNS di lingkungan Pemkab Empat Lawang. “Tak ada gunanya menggunakan narkoba, itu tidak hanya menganggu kinerja dan kedisiplinan juga merugikan diri pribadi. Kedepan jangan sampai kasus seperti ini, terjadi lagi,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Hukum dan Kriminalitas | Tinggalkan komentar

Tegangan Listrik tak Stabil, Lampu Jalan Banyak Rusak

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Puluhan titik lampu jalan di Kabupaten Empat Lawang, rusak. Akibatnya, sebagian besar Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalinsumteng), jalan provinsi dan akses kabupaten gelap gulita saat malam hari.

Kerusakan lampu jalan ditengarai akibat tidak stabilnya aliran listrik di wilayah Empat Lawang, terutama di ibukota kabupaten, Tebing Tinggi. Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi (Dishutbuntamben) Empat Lawang, H Susyanto Tunut, mengakui itu.

Menurutnya, ada puluhan titik lampu jalan padam dan rusak. Penyebabnya kata Suyanto, selain karena usia pemakaian, juga akibat tegangan listrik dari PLN Cabang Lahat, tidak stabil.
Ia menyebut, akibat tegangan listrik tak stabil membuat sistem foto she’ll dan time switch kerap terganggu dan rusak. Nah, ini berpengaruh juga pada lampu jalan kadang terjadi byarpet listrik tak menentu.

“Di Empat Lawang saat ini ada 800 titik lampu jalan, perawatan rutin kita lakukan. Jumlah lampu jalan tersebut sebenarnya masih kurang, namun kita belum ada rencana untuk menambahnya. Kita tunggu, tegangan listrik stabil dulu atau setelah Gardu Induk (GI) beroperasi,” terangnya.

Susyanto menyebut, jika tegangan listrik di Empat Lawang sudah stabil maka barulah Dishutbuntamben akan memasang lampu jalan kembali. Bagaimana dengan biaya perbulan yang harus dibayarkan Dishutbuntamben ke PLN ? ia menyebut, setiap bulan Dishutbuntamben setidaknya mengeluarkan biaya Rp 234 juta.

“Kita bayar rutin ke PLN Ranting Tebing Tinggi,” ucap Susyanto.

Sebelumnya, suvervisior PLN Ranting Tebing Tinggi, Randi Kusriansyah menyebut, perawatan lampu jalan sudah menjadi kewenangan Dishutbuntamben Empat Lawang. Diakuinya, memang ada tagihan listrik perbulan lebih dari Rp 200 juta, itu rutin dibayar oleh Dishutbuntamben.

Mengenai kendala tegangan listrik kata Randi, harus dimaklumi oleh pelanggan. Sebab, sebelum GI beroperasi tegangan memang kadang tidak stabil. “Ya, kadang memang tegangan tidak stabil. Kami pun berupaya melakukan perbaikan dan perawatan jaringan. Namun, setelah GI beroperasi barulah kita berharap tegangan listrik di Empat Lawang bisa normal,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Sopir Ojek Gandeng : Kami Hanya Mau Cari Makan


Ratusan sopir ojek gandeng di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Rabu (22/10) mendatangi kantor Dishubkominfo Empat Lawang. Mereka menuntut ada toleransi dari kepolisian dan Dishub untuk tidak menahan motor ojek gandeng yang mati pajak dan pengemudinya tak memiliki SIM. ( Foto : Saukani/KS)

Tebing Tinggi, Empat Lawang – “Kami bekerja, hanya untuk cari makan bukan cari kekayaan. Kalau sepeda motor kami ditahan bagaimana bisa bekerja, bagaimana anak dan istri kami mau makan. Tolong pak polisi, jangan tahan motor kami saat razia,” pinta Saikhu (36), salah satu sopir ojek gandeng di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.

Saikhu bersama ratusan teman seprofesinya, Rabu (22/10) sekitar pukul 09.00 WIB, mendatangi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Empat Lawang.
Aksi itu mereka lakukan, sebagai bentuk kekecewaan dan solidaritas karena banyak sopir ojek gandeng yang ditilang dan ditahan motornya oleh anggota Satlantas Polres Empat Lawang. Padahal razia sendiri digelar, untuk penertiban kelengkapan surat kendaraan bermotor.

Saikhu mengaku, memang banyak Surat Izin Mengemudi (SIM), rekan seprofesinya yang mati karena tidak diperpanjang. Tak hanya SIM, sepeda motor yang mereka pakai untuk ojek gandeng pun, banyak yang pajak nya sudah mati.

“Tetapi bukan kami tidak mau membayar pajak atau membuat SIM, jangankan bayar pajak atau membuat SIM. Untuk makan saja sekarang susah, saat ini musim krisis, pak. Tolong dimengerti dan fasilitasi kami,” harapnya.

Keluhan senada disampaikan Andre (27), sopir ojek gandeng lainnya. Ia meminta kepolisian memberikan toleransi agar membebaskan sepeda motor yang pajak kendaraan bermotornya mati tidak ditilang. “Kalau motor bodong, kami tidak protes jika ditahan. Namun kalau hanya mati pajak, tolong jangan ditahan motor kami, karena kami juga butuh makan dari hasil ojek ini,” jelasnya.

Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas (Lantas) Polres Empat Lawang, AKP Maruly didampingi Kanit Regiden Ipda Gunawan, yang menemui ratusan pengemudi ojek gandeng di Dishubkominfo menyebut, pembinaan dan peringatan sebelumnya sudah diberikan oleh Polres Empat Lawang agar pengendara kendaraan bermotor taat akan aturan lalu lintas. “Pembinaan dan peringatan sudah kami lakukan beberapa bulan lalu, saat ini waktunya razia penindakan terhadap pelanggar disiplin,” ujar Gunawan.

Ia menambahkan, disiplin terhadap pengendara kendaraan di Empat Lawang, sudah waktunya dilaksanakan. Meskipun demikian, Polres Empat Lawang masih memberikan toleransi terhadap sopir ojek gandeng yang belum membayar pajak atau SIM nya belum diperpanjang.

“Kami kasih toleransi, untuk memperpanjang SIM ataupun membayar pajak motor mereka. Tapi setelah itu, harus tertib lagi dan tidak ada alasan lagi untuk tidak lengkap surat-surat kendaraannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Empat Lawang, H Choiri Badri menyatakan, usulan sopir ojek gandeng untuk pembuatan SIM massal, akan ditindaklanjuti. “Kita kumpulkan dulu, kemudian kita bantu mengusulkannya ke Gubernur Sumsel. Kita hanya bisa mengusulkan, bukan berjanji untuk pembuatannya,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Ada Tes Kehamilan di SMA Empat Lawang ?

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Masih ingat dengan pro dan kontra tes keperawanan yang digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih beberapa waktu lalu ? wacana tersebut sempat mengundang pro dan kontra di Indonesia.

Kini kejadian serupa namun tak sama dilakukan di Kabupaten Empat Lawang. Di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, semua pelajar putri nya di wajibkan pihak sekolah untuk mengikuti tes kehamilan. Tes kehamilan ini dilakukan dengan menggunakan alat tes kehamilan atautes pack.

Tes kehamilan itu dilakukan pihak sekolah dengan alasan, untuk menepis isu adanya yang beredar kalau ada siswi di sekolah unggulan tersebut yang berbadan dua. “Informasinya, ada siswi di sekolah itu yang hamil diluar nikah. Itu diketahui, setelah siswi tersebut memeriksakan kesehatannya di RSUD Tebing Tinggi. Hasil pemeriksaan, ternyata siswi tersebut diketahui dalam kondisi hamil,” kata sumber koran ini yang dibincangi, kemarin.

Tes kehamilan tersebut jelas sumber koran ini yang tak mau disebutkan namanya tersebut, dilakukan untuk menepis isu miring yang telah beredar tersebut. “Tetapi kalau isu itu benar, tentu sangat disayangkan. Apalagi SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, adalah sekolah unggulan sehingga patut dipertanyakan pengawasan guru dan orang tua,” ujarnya.

Terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Ajrianto ketika dikonfirmasi membenarkan adanya tes kehamilan bagi pelajar putri di sekolah yang dipimpinnya tersebut. enggan bekomentar banyak mengenai adanya isu yang mengatakan salah satu siswinya hamil diluar nikah. Sebab kata Ajrianto, itu baru isu dan belum ada buktinya. Namun ia tak mau berkomentar banyak dengan isu ada siswi di sekolah nya yang hamil.

“Kan belum ada buktinya, jadi tidak bisa kita bilang ya atau gimana, karena sekarang siswi bersangkutan belum masuk sekolah dengan alasan sakit,” jelasnya.

Diterangkan Ajrianto, siswi bersangkutan saat ini duduk di kelas X. Sejak beberapa pekan lalu, sudah meminta izin sakit. “Kita tunggu dia masuk dulu, kalau memang benar hamil ya terpaksa kita keluarkan dari sekolah,” tegasnya seraya mengaku sudah mendengar isu tak sedap itu beredar dikalangan sekolah.

Apakah tes kehamilan ini untuk menjawab isu tersebut ? Ajrianto membantahnya. Menurutnya, tes kehamilan tersebut dilaksanakan adalah bagian dari program Palang Merah Remaja (PMR).

Selain itu jelasnya, tak hanya tes kehamilan saja yang dilaksanakan. Sejumlah tes kesehatan lain juga dilakukan. “Bukan karena isu itu, tes ini sudah program kita dan hanya kebetulan saja bebarengan isu ada siswi hamil. Tapi siswi bersangkutan belum di tes, karena belum masuk,” elaknya lagi.

“Alhamdulillah, selain siswi bersangkutan tidak hadir, hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa seluruh siswi SMA Negeri 1 unggulan negatif,” tukasnya. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Aneh, Gudang Ketahanan Pangan Dibangun di Tengah Hutan

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Lokasi bangunan gudang pemerintah yang diperuntukkan menyimpan pangan bagi korban bencana dipertanyakan warga.
Pasalnya, gudang yang dibangun dengan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 itu berada di tengah hutan dan jauh pemukiman penduduk.

Pengamatan wartawan di lapangan, Kamis (16/10/2014), bangunan yang masuk kawasan eks trans 3A, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi itu hingga kini belum difungsikan.
Karena terbengkalainya gudang itu, sehingga menjadi sorotan masyarakat. Warga pun mempertanyakan keberadaan dan kejelasan bangunan yang telah menghabiskan anggaran pemerintah Rp 300-an juta itu.

“Kok bangunannya di tengah hutan jauh dengan pemukiman penduduk. Katanya ini gudang ketahanan pangan, lagi pula jauh dengan sawah,” ungkap salah seorang warga setempat yang meminta namanya tidak disebutkan.

Dikatakannya, sejak dibangun gudang ini belum difungsikan sama sekali, bahkan pernah banyak atapnya lepas, namun diperbaiki kembali. Karena tidak difungsikan inilah, lanjutnya, kesannya bangunan mubazir.

“Memang dibangun beberapa tahun lalu, namun sejak itu belum sama sekali digunakan. Sangat disayangkan, karena biaya pembangunan ini tidaklah sedikit, namun tidak difungsikan,” katanya.

Menyikapi penilaian warga tidak layaknya lokasi bangunan gudang pemerintah yang diperuntukkan penyimpanan pangan bagi korban bencana. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Distanaprik) Empat Lawang, Rudianto ketika dikonfirmasi via handphonenya, Kamis (16/10/2014) mengatakan, letak bangunan gudang pemerintah itu, bukanlah atas permintaan pihak Distanaprik yang dulunya Distanaprik dan Ketahanan Pangan, melainkan lokasi itu disediakan oleh pihak bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Empat Lawang.

“Itulah lahan yang disediakan Tapem, jadi kita bangun di situ,” ungkapnya.

Dikatakannya, gudang tersebut dibangun tahun 2012 silam melalui lelang (tender,red) dengan nilai Rp 300-an juta. Pembangunan itu dari dana DAK yang bertujuan untuk penyimpanan bahan pangan ketika terjadinya bencana, seperti kebakaran ataupun bencana alam lainnya. Hanya saja, belum difungsikannya itu, karena masih perlu dianggarkan bahan pangannya, pengerjaan lantai serta pagar.

“Sekarang ini bangunan itu sudah diserahkan ke Badan Ketahanan Pangan, karena sudah dari Distanaprik. Ya, rencananya akan difungsikan, namun sebelumnya perlu dianggarkan bahan pangan yang akan distanbykan dalam gudang itu,” katanya. (wwk)

——————————————

Sumber : Sriwijaya Post

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar

Izin HGU PT SMS Diusut

Tebing Tinggi, Empat Lawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang melalui Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Energi (Dishutbutmaben) terus menindaklanjuti, dugaan penggarapan hutan lidung yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT Sawit Mas Sejahtera (SMS).

Hutan lindung dimaksud, diduga masuk dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang berbatasan dengan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. “Beberapa waktu lalu, humas PT SMS datang kesini. Tapi mereka belum bisa memberikan keputusan dan penjelasan, karena masih harus melapor ke manajemen PT SMS di Jakarta, terkait dengan penggunaan kawasan hutan lindung tersebut,” kata Kadishutbuntamben Empat Lawang, H Susyanto Tunut, kemarin.

Langkah pengusutan sebutnya, tidak berhenti disitu saja. Pemkab Empat Lawang juga melayangkan surat ke Dinas Kehutanan (Dishut) dan Dinas Perkebunan (Disbun) Sumatera Selatan (Sumsel), serta Badan Pertanahan (BPN) Sumsel. Sebab, BPN Sumsel merupakan salah satu pihak yang mengeluarkan izin HGU kepada PT SMS. “Suratnya sudah kami layangkan, sejak dua minggu lalu namun sampai sekarang belum ada balasan,” jelasnya.

Ia menerangkan, izin pembukaan perkebunan lahan kelapa sawit kepada PT SMS saat itu diberikan Pemkab Lahat. Sebab saat itu, Empat Lawang masih bergabung dengan Kabupaten Lahat.
Setelah pemekaran, baru diketahui bahwa lahan yang sudah ditanami kelapa sawit tersebut, masuk dalam kawasan hutan lindung dan berada di wilayah Empat Lawang. “Kita tunggu dulu petunjuk selanjutnya,” tegasnya seraya memastikan Dishutamben akan terus mengusut izin HGU PT SMS tersebut.

Sementara itu, Sumardin, staf dokumen dan lisensi PT SMS saat dikonfirmasi membantah, kalau perusahaan mereka melakukan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Selain itu, ia juga membantah adanya surat teguran atau pemanggilan dari Dishutamben Pemkab Empat Lawang.

“Tidak ada areal perkebunan kita, yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Surat panggilan maupun teguran dari Dishutamben Empat Lawang pun, tidak pernah kita terima,” ujarnya.

Untuk diketahui, hasil pemeriksaan tim Dishutbuntamben Empat Lawang, kuat dugaan PT SMS melakukan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung di wilayah Empat Lawang.

Tercatat ada lahan perkebunan PT SMS yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Bahkan di kawasan itu, PT SMS sudah menanam dan memanen kelapa sawit yang mereka tanam. Bahkan, Dishutbuntamben Empat Lawang, sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Mereka memastikan, 100 persen lahan kelapa sawit PT SMS dimaksud, masuk dalam kawasan hutan lindung. (saukani)

——————————————

Sumber : Kabar Sumatera

Dipublikasi di Berita Empat Lawang | Tinggalkan komentar